Seputar Unjuk Rasa

Tercatat ada tiga kali aksi demo dilakukan oleh tiga komponen berbeda di dua tempat. Antara unjuk rasa yang dilakukan puluhan pedagang kaki lima, Forum Pegawai Honorer Murni (FPHM) Kuningan, dan aktivis HMI Kuningan. Tuntutan yang disuarakan ketiga kelompok pendemo juga berbeda. Unjuk rasa yang digelar para PKL itu terhitung yang pertama sejak mereka direlokasi ke Blok E Pasar Kepuh. Para pedagang yang merasa kehidupan ekonominya terancam pasca penertiban oleh Satpol PP, kemarin (5/2) mengadukan nasibnya ke wakil rakyat. Tercatat sekitar 52 PKL yang menempati Blok E Pasar Kepuh hasil relokasi dari Jalan Langlangbuana, menyambangi gedung DPRD. Mereka berkeluh kesah karena dagangannya di Blok E Pasar Kepuh tak laku alias sepi.
Massa datang dengan tertib sekitar pukul 10.00 dengan menggunakan beberapa mobil pikap. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD H Acep Purnama SH, Ketua Komisi B Drs Wawan Supratman, Wakil Ketua Komisi B Saefudin SSi, dan anggotanya di ruang sidang utama gedung perwakilan rakyat Kuningan.
Dalam pertemuan itu, Zacky, koordinator PKL meminta dewan bisa membantu keberhasilan usaha dagangnya dengan memperbolehkan para PKL Blok E Pasar Kepuh kembali berjualan di Jalan Langalangbuana. Sebab, tempat relokasi di blok E Pasar Kepuh dianggap puluhan pedagang tidak strategis, dan membuat rugi.
“Minggu lalu, tempat berdagang kami di Jalan Langlangbuana ditertibkan oleh Satpol PP. Sebenarnya kami merasa tertekan, sedih dan bingung takut kami tidak bisa jualan lagi. Meskipun diberi tempat relokasi di Blok E Pasar Kepuh, namun kami pesimis. Karena tempat tersebut hanya akan membawa usaha kami menjadi bangkrut, bukan sebaliknya,” tandas Zacky diamini puluhan pedagang lainnya saat menyampaikan unek-uneknya kepada wakil rakyat.
Hal senada diungkapkan, Icih, pedagang pakaian anak. Menurut Icih, lokasi berdagang PKL di Jalan Langlangbuana tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas, apalagi menyebabkan kemacetan. Sebab, lapaknya berdiri di atas trotoar dengan ukuran jalan cukup luas.
“Tapi saya nggak ngerti, kenapa yang ditertibkan. Padahal kemacetan malah sering terjadi di gerbang masuk Pasar Kepuh. Dimana kanan-kiri jalan dipenuhi PKL seperti kami. Tapi kok tidak ikut ditertibkan,” kata dia setengah bertanya.
Nana, pedagang lainnya bahkan tegas-tegas mendesak Pemkab Kuningan untuk bersikap adil. Jangan berdalih melanggar Perda, lantas langsung ditertibkan. Sedangkan banyak PKL lainnya yang menggangu ketertiban dan lalu lintas, bahkan pedagang besar yang melanggar perda, tapi masih dibiarkan.
Nana juga menyoroti ratusan lapak yang terbengkalai di Pasar Langlangbuana. Dia mengaku tahu lapak tersebut diperuntukkan bagi PKL secara gratis. Namun, karena penataannya dilakukan semerawut, sehingga tidak bisa menarik pembeli. Akibatnya para pedagang enggan menempatinya meski gratis.
“Pasar Langlangbuana juga tetap tidak strategis, terkecuali pemkab menata kembali sesuai keinginan PKL. Jadi kami mohon untuk bisa kembali berdagang di Jalan Langlangbuana. Semua itu untuk kelangsungan hidup keluarga kami,” pinta Nana.
Menanggapi tuntutan para pedagang, Ketua Komisi B Drs Wawan Supratman, berjanji akan memberikan solusi terbaik bagi para PKL. Solusi itu tentunya jalan yang mengarah kepada keuntungan PKL. “Yang terpenting, bagaimana PKL bisa berdagang di tempat ramai, dan menguntungkan,” jelasnya.
Radar Cirebon (tat)